Peluang Bisnis Open Source

20 Apr 2013

Open Source atau Linux selalu di identikkan dengan kata Gratis, sehinga Sering timbul pertanyaan bagaimana open source bisa dibisniskan, ini akibat dari salah kaprah dan kurang pahamnya tentang open source. Selain itu adalah karena di Indonesia pada umumnya adalah pengguna software Close Source (mis. Microsoft) bajakan baik itu Umum, Kampus atau Pemerintah, sehingga persepsi yang tumbuh adalah perangkat lunak tinggal install dan pakai, selesai. Jika ada masalah maka dibilang perangkat lunak tersebut tidak berkualitas. Perangkat lunak yang bagus adalah perangkat lunak yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan tanpa kesalahan atau bisa dikatakan sempurna.

611867302f003c16b2305e07bb6eced4_immagine_opensourceKelebihan dari open source software adalah penyertaan source code sebuah program selain programnya itu sendiri. Efeknya adalah ketika ada kekurangan dari perangkat lunak yang dipakai, perangkat lunak tersebut bisa dimodifikasi tanpa perlu membangun ulang dari awal. Tentu saja ada syarat di sini bahwa pengguna tersebut bisa memodifikasi source code dan membangun ulang perangkat lunak tersebut, jika tidak tentu hal ini tidak berguna. Ada peluang di sini bagi pihak-pihak yang bisa memodifikasi perangkat lunak open source dengan membantu pihak-pihak yang tidak bisa memodifikasi sendiri open source software.

Apa itu Open Source?

Open Source Software (OSS). OSS atau kadang juga ditulis FOSS adalah program yang lisensinya memberi kebebasan kepada pengguna menjalankan program untuk apa saja, mempelajari dan memodifikasi program, dan mendistribusikan penggandaan program asli atau yang sudah dimodifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya.

Selama 20 tahun terakhir, perkembangan OSS secara signifikan telah merubah bagaimana perangkat lunak dikembangkan dan didistribusikan. Ini bisa dilihat dari perkiraan IDC (International Data Corporartion) tahun 1997 bahwa Linux telah menguasai 25% sistem operasi server dan memiliki pertumbuhan 25% per tahun. Pada 1999, perusahaan distributor GNU/Linux Red Hat berhasil go public atau IPO (Initial Public Offering) dengan meraup dana dari pasar saham senilai US$ 4,8 milyar (sekitar Rp 43 trilyun jika 1US$ = Rp 9.000,). Sukses lain IPO perusahaan FOSS saat itu adalah VA Linux (US$ 7 milyar atau Rp 63 trilyun), Cobalt Networks (US$ 3,1 milyar atau Rp 28 trilyun), dan Andover.net (US$ 712 juta atau Rp 6,4 trilyun).

Selain itu bahkan mulai banyak negara yang menerapkan kebijakan penggunaan FOSS secara luas di badan pemerintahan dan di masyarakat luas. Kalau kita cari di Google banyak artikel-artikel yang memberitakan semakin banyak negara yang menggunakan open source. Misalnya

1. Jepang yang mulai bermigrasi ke Open Source.
2. Korea Selatan yang mengikuti Jejak Jepang.
3. Venezuela dan Bolivia yang menjalankan linux di komputer-komputer lingkungan Pemerintahannya
4. Lebih dari setengah perusahaan-perusahaan di Jerman menggunakan Open Source.

Motivasi yang sering didengar kenapa memilih FOSS adalah untuk mengurangi/membrantas pembajakan software proprietary, tetapi sebenarnya masih ada beberapa faktor yang mendorong negara-negara tersebut memilih FOSS:

  1. Faktor Keamanan (Security), aspek keamanan telah mendorong banyak organisasi publik untuk bermigrasi, atau mempertimbangkan untuk migrasi, dari Windows ke solusi FOSS. Lembaga pajak dan kepabeaan Perancis migrasi ke Red Hat Linux secara besar-besaran karena alasan keamanan ini.
  2. Faktor Ketersediaan/Kestabilan (Reliability/Stability), Sistem FOSS sangat dikenal dengan kestabilan dan ketersediaannya (tidak mudah hang atau minta restart)
  3. Faktor Standar Terbuka dan Tidak Bergantung Vendor, Standar terbuka memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pengguna, baik individu, perusahaan, atau pemerintahan. Pengguna dapat berganti paket software, berganti platform, atau vendor yang berbeda, tanpa menimbulkan masalah. Standar proprietary yang biasanya bersifat rahasia mengunci pengguna untuk menggunakan software hanya dari sebuah vendor. Alasan utama menentang implementasi proprietary software di sektor publik adalah ketergantungan terhadap vendor software tersebut.
  4. Faktor Pengurangan Ketergantungan terhadap Produk Impor, alasan utama yang mendorong negara negara berkembang untuk mengadopsi sistem FOSS adalah biaya lisensi yang sangat besar jika memilih perangkat lunak proprietary. Karena secara virtual perangkat lunak proprietary di negara berkembang adalah impor. Belanja perangkat lunak itu akan menghabiskan mata uang berharga dan cadangan devisa. Cadangan devisa ini lebih dapat digunakan untuk mensupport pengembangan FOSS yang lebih berorientasi jasa dan hanya dikeluarkan untuk bisnis dalam negeri, tidak harus menggunakan perusahaan multinasional. Ini berdampak positif terhadap masalah tenaga kerja, investasi dalam negeri, pemasukan dari pajak, dan lain-lain.
  5. Bahasa dan Budaya Local (Localization), Lokalisasi merupakan salah satu bidang yang membuat FOSS bersinar karena keterbukaannya. Pengguna dapat mengubah FOSS agar sesuai dengan kebutuhan budaya lokal, termasuk sesuai dengan skala ekonominya.

Malaysia vs Indonesia

70840e71404da21655ff66ad52da5930_opensource_02Perkembangan OSS di Asia Tenggara sebenarnya bisa kita lihat secara garis besar di Singapura, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Filipina dan Singapura yang terlebih dulu mempelopori pengembangan OSS di negaranya masing-masing. Filipina memiliki satu kota besar yang menjadi basis pengembangan teknologi atau dijuluki Silicon Valley yang terletak di Davao City. Di sinilah kota tempat tumbuh dan berkembang industri berbasis teknologi informasi. Di Davao City ini pula dulunya sempat menjadi kantor pusat regional dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Oracle, Unix, IBM, dan lain sebagainya. Di Filipina sendiri sudah terdapat sejumlah nama-nama distributor GNU/Linux lokal di mana salah satu di antaranya telah resmi menjadi sistem operasi untuk lingkungan pemerintahan. Sayangnya, tingkat adopsi OSS di lingkungan pemerintahan mereka sendiri terbilang lambat, sehingga Filipina masih termasuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi karena kasus penggunaan software ilegal.

Singapura nampaknya bukan merupakan surga bagi para pengembang OSS. Dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kasus penggunaan software ilegal relatif minim. Singapura tidak masuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi. Tingkat adopsi OSS di lingkungan pemerintahan terbilang rendah, karena pemerintah Singapura tidak bermasalah dengan penggunaan software legal. Sekalipun demikian, pemerintah Singapura masih memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan OSS. Seperti halnya dengan Filipina, di Singapura telah terdapat sejumlah distributor lokal GNU/Linux, termasuk yang telah menjadi software resmi pemerintahan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar di Asia Tenggara. Terdapat sekitar lebih dari 25 juta jumlah pengguna komputer yang telah tersambung dengan koneksi internet. Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi masuknya piranti-piranti lunak di dunia. Sayangnya tingginya tingkat pemakaian software ilegal sehingga Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara-negara di Asia yang paling banyak menggunakan software bajakan.

Malaysia mungkin bisa menjadi model Negara yang sukses melakukan implementasi OSS sehingga berhasil mengurangi ketergantungan pada Vendor Software Asing. Tapi tidak halnya dengan Indonesia yang ternyata masih sangat bergantung pada vendor Software Asing.

Padahal pemerintah indonesia melalui Menristek sejak tahun 2004 telah mencanangkan program Indonesia Go Open Source (IGOS). Deklarasi IGOS ini ditandatangani oleh 4 menteri: Menristek, Mendiknas, Menkeham dan Menkominfo. Lebih jauh lagi OSS juga telah tercantum secara eksplisit dalam PERPRES no 7 th 2005, tentang RPJM 2004 -2009.

Dalam Perpres tersebut pada Bab 33 halaman 68 tertulis 7. Peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintahan dan lapisan masyarakat. Dan yang terbaru pada IGOS SUMIT-2 tahun 2008, program IGOS telah didukung dan ditandatangani oleh 18 KeMenterian dan lembaga pemerintah non departemen (LPND). Dimana Pada prinsipnya, ditargetkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh kantor pemerintah, termasuk kepolisian RI dan pemerintahan daerah hingga ke tingkat kecamatan telah seluruhnya menggunakan OSS. Tetapi pada prakteknya sangat jauh dari yang diharapkan. Kekuatan hukumnya dirasakan masih terlalu lemah, karena tidak ada payung hukum yang memadai untuk menggerakkan kampanye IGOS di seluruh jajaran kantor pemerintahan di Indonesia.

Hingga Januari 2013 sebagai sampling acak saja terdapat 5 kecamatan di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang masih menggunakan software Microsoft Windows dan Microsoft Office. Bahkan Kantor KPUD Jawa Barat begitu jelas diperlihatkan masih menggunakan OS Windows 7 dan Microsoft Office 2010. Ironisnya, ketika beberapa bulan lalu Kementrian Keuangan RI Menyampaikan presentasi dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI justru begitu jelas memperlihatkan tampilan dengan latar belakang aplikasi Microsoft Office 2010. Ini tentu saja merupakan sebuah pemborosan biaya. Ironisnya pula, sejumlah besar perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia masih belum memperlihatkan ketergantungannya dengan software ilegal. Tidak mengherankan apabila Indonesia masih masuk ke dalam daftar 5 negara besar yang dalam pengawasan penggunaan software ilegal.

Sedangkan Malaysia baru mulai mengkampanyekan Go Open Source di tahun 2008. Pemerintah Malaysia mencanangkan untuk mengadopsi Free Open Source Software (FOSS) di sektor publik (kantor pemerintahan) melalui kampanye Malaysian Public Sector Open Source Software Program. Langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia bertujuan untuk mengejar ketertinggalan implementasi dan adopsi teknologi sumber terbuka di Asia Tenggara. Di masa itu, Malaysia masih masuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi dari pemakaian software ilegal.

Alasan dan pertimbangan utama Malaysia beralih ke OSS berawal dari masalah efisiensi anggaran. Sebelum 2008 Pemerintah Malaysia dikabarkan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk tetap dapat menggunakan piranti lunak berbayar. Kemudian Malaysia juga masuk ke dalam daftar negara-negara yang diawasi (Watch List), maka akan sulit bagi sektor pemerintah maupun swasta mendapatkan kepercayaan dengan pihak internasional. Piranti lunak berbayar relatif dianggap membatasi ruang gerak di sektor publik. Sebagai contoh, tentu akan tidak relevan bagi kantor seperti tingkat kelurahan untuk membayar mahal paket Microsoft Windows dan Microsoft Office. Gerakan OSS ketika itu difokuskan pada aplikasi perkantoran yang mengimplementasikan secara luas format dokumen terbuka (open document format) di seluruh instansi pemerintahan dan pelayanan publik. Alhasil, belum sampai setahun, tepatnya pada tahun 2011, Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara, bahkan di level Asia yang memiliki tingkat adopsi format dokumen terbuka paling luas.

Ternyata Malaysia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun sampai akhirnya mencapai tingkat adopsi OSS (Open Source Software) sebesar 97% (Opensource.Org, Michael Tieman, Friday, 9 September 2010). Angka 97% merupakan persentase adopsi dari keseluruhan departemen dan keagenan pemerintah yang telah mengadopsi OSS. Cukup fantastis, mengingat waktu pencapaiannya yang relatif pendek. Target angka yang dikehendaki sebesar 100% untuk adopsi OSS memang belum tercapai, tetapi Malaysia barulah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mencapai adopsi OSS paling tinggi dan paling cepat.

Agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, pemerintah Malaysia mendorong kalangan masyarakat untuk turut berpartisipasi menjadi pengembang FOSS (free open source software). Lagi-lagi pemerintah Malaysia mempelopori dengan mengeluarkan distributor GNU/Linux (Government Official Edition) yang bernama Myrinix. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Malaysia bahkan turut mendanai ataupun memberikan insentif bagi para pengembang distro Linux di dalam negerinya. Sebut saja nama seperti Otakux yang mendapatkan insentif tidak sedikit dari pemerintah Malaysia untuk mengembangkan distro berbasis Ubuntu. Komunitas-komunitasnya itu pun mendapatkan sponsor dari pemerintah Malaysia. Dukungan pemerintah tersebut diberikan untuk terus menggairahkan pengembangan OSS di negeri mereka.

Sementara di Indonesia , komunitas maupun pengembang distro GNU/Linux cenderung mengalami pasang dan surut. Beberapa di antaranya sudah tidak lagi memperlihatkan aktivitas pembaharuan atau telah tamat riwatnya. Jumlah pengembangnya dari pihak ketiga pun terbilang masih sangat minim. Ini tentu saja akan semakin menyulitkan distro GNU/Linux meraih popularitas dan dipercaya oleh kalangan pengguna OSS berbasis GNU/Linux. Minimnya dukungan nyata dari pemerintah pula menyebabkan sejumlah distro utama enggan melebarkan sayapnya di Indonesia.

Pemerintah Indonesia semestinya bisa belajar dari pengalaman Malaysia yang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan OSS dan menjadi tuan rumah OSS di negeri mereka sendiri. Pemerintah Malaysia bahkan dikabarkan mendanai riset dan pengembangan, termasuk jasa konsultasi publik yang berkaitan dengan adopsi OSS di masyarakat. Sementara itu, pemerintah Indonesia mesti mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar lebih hanya untuk membiayai ongkos penggunaan software-software legal. Ongkos yang sesungguhnya dibayarkan justru semakin besar, karena selain membayarkan devisa, pemerintah Indonesia pula mesti kehilangan kesempatan untuk mengefisienkan sumber daya dan sekaligus mengoptimalkan sumber daya di dalam negeri.

Model Bisnis Open Source

Dengan dasar surat edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dengan nomor SE/01 /MPAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS), jelas ada peluang bisnis yang akan terbuka luas yaitu jasa Migrasi OSS di instansi dan lembaga pemerintah. Karena banyaknya perangkat lunak bajakan yang beredar, yakni mencapai 80% dari jumlah perangkat lunak yang digunakan di Indonesia. Selain itu mulai diterapkan UU HAKI secara tegas yang membuat banyak perusahaan menengah ke bawah yang masih menggunakan perangkat lunak bajakan, mulai beralih ke OSS.

Bisnis Jasa Migrasi OSS jelas punya entry point di negara seperti Indonesia. Free dan bersifat open source tidak hanya menjadi modal utama dan pokok tetapi secara cepat telah menjadi subyek yang handal dalam perkembangan bisnis open software di masa depan.Terutama di negera-negara berkembang di mana akses internet masih/tetap dikatakan terbatas. Tutorial dan supporting adalah salah satu derivasi bisnis yang dapat dilakukan dengan banyak cara.

Di dalam bisnis open source usaha tidak harus dimulai dari minus atau nol bisa di mulai dari pengembangan produk yang sudah ada atau menciptakan produk local yang yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dr. Reed United Nation University, percaya bahwa linux dan open source solution akan mempunyai pasar yang cukup besar di Negara negara berkembang, khususnya china, Asia, India, dan Amerika latin.

Dengan asumsi menjadi passive consumer dari pada menjadi active participant merupakan mimpi buruk bagi pembangunan kebangsaan, baca nationalism. Teknologi yang bersifat self determination merupakan kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang maju di masa masa depan.

Dalam bahasa ekonomi yang mudah dicerna dalam menangkap key message dari open software adalah value added atau nilai tambah yang ada dalam software tersebut, bersifat embedded. Tugas adalah mengembangkan, dan mengembangkan seoptimal mungkin FOSS.

Nilai tambah atau value added yang ada pada setiap software maupun program merupakan potential power yang dapat diberdayagunakan secara optimal dengan tidak ada kekhawatiran sedikitpun dengan masalah pembajakan, karena semuanya bersifat open source. Kendala utama adalah ketidakmampuan dari kita untuk memahami dan membuka pikiran kita tentang betapa dasyat-nya bisnis open source yang dikelola secara professional dan transparan.

The role of play atau the role of the game merupakan kunci utama dalam pengembangan technology self determination yang berdasarkan philosophy open source. Apakah the rule of the game tersebut?, yaitu kesepakatan yang dapat diciptakan berdasarkan keterbukaan dan kejujuran. Sama dengan semangat open source yang telah didengung-dengungkan selama ini.

Indonesia merupakan pasar yang sangat cocok untuk perkembangan open source, baik secara model struktur perekonomian maupun masyarakatnya, dan karena tidak ada kendala lisensi serta minimnya faktor biaya, teknologi transfer open source sangat mudah dilakukan.

Pada akhirnya penggunaan FOSS untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak di berbagai bidang dengan sendirinya memberi citra pada bangsa ini sebagai bangsa yang mandiri dan bukan bangsa pembajak. Penggunaan dan pengembangan FOSS yang ditopang oleh political will pemerintah serta good will rakyatnya akan menjadi kekuatan besar dalam membangun industri nasional dan mampu menjadikan bangsa ini bangkit dari keterpurukan di bidang IT dan Bangkit menjadi bangsa yang mandiri di bidang TI.


TAGS migrasi windows migrasi linus migrasi windows ke linux open source linux mint


-

Author

Follow Me