Pemakaian Open Source di Pemerintahan, Lain Jerman lain Pula Indonesia
Walikota Munich, Christian Ude mengaku pemerintahannya dapat menghemat anggaran setelah meninggalkan Windows dan beralih ke Linux. Tahun lalu, anggaran yang berhasil dihemat mencapai empat juta Euro.Ude mengklaim departemen IT kota Munich berhasil menghemat sekitar sepertiga dari total anggaran tahun lalu. Tidak hanya sistem operasi Windows yang diganti, tapi aplikasi perkantoran Microsoft Office juga diganti dengan OpenOffice.
Dipaparkan bahwa untuk membeli lisensi Windows dan melakukan perbaharuan sistem agar Windows dapat berjalan optimal dibutuhkan sekitar 15 juta Euro. Angka tersebut masih ditambah 2,8 juta Euro untuk perpanjangan lisensi dalam tiga sampai empat tahun.
Sementara itu, dengan Linux pemerintah kota bisa memanfaatkan komputer yang sudah ada mengingat Linux tidak membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi. Permintaan bantuan ke help desk juga bisa ditekan dari 70 permintaan bantuan per bulan menjadi 46. Ude juga menekankan bahwa ia telah menyertakan biaya dukungan, pelatihan kembali, dan biaya porting dalam perhitungannya.
Munich merupakan kota besar pertama yang beralih ke Open Source, berbarengan dengan diumumkannya Project LiMux pada 2004. Sekitar 14.000 komputer diganti ‘jeroannya’ dari Windows NT 4.0 dan Microsoft Office menjadi Linux dan OpenOffice.
Migrasi dilakukan bertahap, beberapa departemen mulai menggunakan OpenOffice di Windows, lainnya langsung menggunakan OpenOffice di Linux, tergantung infrastruktur dan kebutuhan pengguna. Jika kebutuhan aplikasi perkantoran hanya pada hal-hal sederhana, tapi butuh sistem untuk menjalankan aplikasi lain yang kompleks, maka untuk tahap awal migrasi dilakukan hanya pada aplikasi perkantoran sementara sistem operasinya tetap Windows.
Keputusan Munich untuk beralih ke Linux sempat menjadi kontroversi mengingat popularitas Microsoft yang masih mendominasi. Proses migrasi juga sempat tertunda sampai tahun 2006 karena pertimbangan paten yang disebut-sebut masih bermasalah di kernel Linux. Hambatan lainnya adalah kekhawatiran yang biasa muncul dalam rencana migrasi sistem, terkait kemampuan para personil mengoperasikan sistem dan aplikasi-aplikasi di Linux.
Bisa jadi, setelah Munich membuktikan keberhasilan migrasinya, akan makin banyak pemerintahan yang melirik Linux sebagai alternatif yang sehat. Yayasan pembuat aplikasi Open Source LibreOffice melaporkan bahwa pemerintah Perancis telah menyepakati peralihan aplikasi dari Microsoft ke Open Source untuk 500.000 komputer. Kantor-kantor pemerintahan lainnya di Eropa juga disebut-sebut tengah mempertimbangkan hal yang sama.
Bagaimana di Indonesia ?
Pemerintah Indonesia sebanarnya telah berkomitmen untuk menggunakan software legal dan open source. Komitmen ini diwujudkan melalui surat edaran MENPAN No: SE / 01/ M.PAN/ 3/ 2009. Surat edaran tersebut mewajibkan instasi pemerintah hingga tingkat kabupaten kota menggunakan software legal dan open source. Di surat tersebut juga menegaskan pelaksanaan penggunaan software legal dan open source paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
Tapi sepertinya sampai saat ini masih banyak daerah yang belum melaksanakannya.Engkos Koswara, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi, Kementerian Riset dan Teknologi bilang “Baru 25 persenan lah (Pemda yang menggunakan open source-red.),” katanya, di sela-sela acara ASEAN Workshop to Draft The Implementation Plans of Commite in Science and Technology (COST) Flagship Programmes di Novotel Bandung, Selasa (3/5/2011).
Angka tersebut, menurut Engkos didapat berdasarkan laporan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dalam satu kesempatan di awal tahun 2011.
“Saya dapat laporan dari mereka segitu. Awal tahun kita bertemu. Baru beberapa daerah yang benar-benar mengimplementasikannya. Seperti Jembrana (Bali), Kebumen, Sragen, Aceh dan beberapa lainnya. Tapi belum banyak,” bebernya.
Di tempat yang sama, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat disinggung hal tersebut mengatakan bahwa kapasitas pihaknya hanya melakukan riset. Untuk implementasi dan sosialisasi itu adalah kewenangan kementerian lainnya.
“Ini kita tidak sendiri. Kita di Ristek hanya melakukan riset, sedangkan untuk implementasi itu yang lead adalah Kementrian PAN. Dan Kominfo lead untuk sosialisasi,” katanya.
Namun Engkos optimistis target seluruh daerah akan migrasi ke sistem operasi open source. Optimisme itu berdasar pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan.
“Kalau pakai software berbayar, memang siapa yang mau membayarnya? Dari pemerintah sudah tidak lagi menganggarkan untuk pembelian software. Solusinya ya menggunakan open source,” pungkasnya.











